Senin, 04 Juni 2012

suku batak - Konstruksi Batak dan Tapanuli di Dalam Ruang Administratif di Sumatera Utara Sejak Abad 19

(suku batak) [Informasi seputer batak Toba, Pakpak, Karo, Simalungun, Angkola, Mandailing dan Wisata Danau Toba]
Konstruksi Batak dan Tapanuli di Dalam Ruang Administratif di Sumatera Utara Sejak Abad 19

Oleh : Dr.phil.Ichwan Azhari
(Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan)

1. Batak Sebagai Konstruksi Penduduk Pesisir
Kata Batak awalnya diambil para musafir yang menjelajah ke Sumatra dari para penduduk pesisir untuk menyebut kelompok etnik yang berada di pegunungan dengan nama bata . Tapi nama yang diberikan penduduk pesisir ini berkonotasi negatif bahkan cenderung menghina untuk menyebut penduduk pegunungan itu sebagai kurang beradab, liar, dan tinggal di hutan.

Pada sumber-sumber manuskrip Melayu klasik yang saya telusuri, seperti manuskrip abad 17 koleksi Leiden juga ditemukan kata Batak di kalangan orang Melayu di Malaysia, sebagai label untuk penduduk yang tinggal di rimba pedalaman semenanjung Malaka. Dalam manuskrip Hikayat Hang Tuah, saat Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), Puteri Gunung Ledang yang sangat dihina dan direndahkan oleh teks ini, melarikan diri ke hulu sungai dan dalam teks disebut : ”masuk ke dalam hutan rimba yang amat besar hampir dengan negeri Batak. Maka diambil oleh segala menteri Batak itu, dirajakannya Puteri Gunung Ledang itu dalam negeri Batak itu.”

Tidak hanya di Malaysia, di Filipina juga penduduk pesisir menyebut penduduk pedalaman dengan streotip atau label negatif sebagai Batak. Untuk itu, cukup punya alasan dan tidak mengherankan kalau peneliti Batak terkenal asal Belanda bernama Van der Tuuk pernah risau dan mingingatkan para misionaris Jerman agar tidak menggunakan nama Batak untuk nama etnik karena imej negatif yang terkandung pada kata itu. Di Malaysia dan Filipina penduduk yang diberi label Batak tidak mau menggunakan label merendahkan itu menjadi nama etnik mereka. Di Sumatra Utara label itu terus dipakai karena peran misionaris Jerman dan pemerintah kolonial Belanda yang memberi konstruksi dan makna baru atas kata itu.

2. Batak Dalam Konstruksi Peta Geografis

Dalam penelitian saya di arsip misionaris Jerman di Wuppertal sejak bulan September 2010, saya melihat para misionaris sendiri awalnya mengalami keragu-raguan untuk menggunakan kata Batak sebagai nama etnik. Hal ini dikarenakan kata Batak itu tidak dikenal oleh orang Batak ketika para misionaris datang dan melakukan penelitian awal.

Para misionaris awalnya menggunakan kata bata sebagai satu kesatuan dengan lander, jadi bata lander yang berarti tanah batak, merupakan suatu nama yang lebih menunjuk ke kawasan geografis dan bukan kawasan budaya atau suku. Kawasan geografis (lander) ini yang kemudian dirujuk menjadi kawasan wilayah administratif dan politik oleh pemerintah kolonial. Di arsip misionaris yang menyimpan sekitar 100 ribu arsip berisi informasi penting berkaitan dengan aktifitas dan pemikiran di tanah batak sejak pertengahan abad 19 itu saya menemukan dan meneliti puluhan peta, baik peta bata lander yang dibuat peneliti Jerman terkenal bernama Junghuhn (1847), maupun peta-peta lain sebelum dan setelah peta Junghuhn dibuat.

Peta-peta yang saya teliti memperlihatkan adanya kebingungan para musafir barat dan misionaris Jerman untuk meletakkan dan mengkonstruksi secara pas sebuah kata Batak yang berasal dari luar untuk diberikan kepada nama satu kelompok etnik yang heterogen yang sesungguhnya tidak mengenal kata ini dalam warisan sejarahnya. Dalam peta-peta kuno itu kata Bata Lander (tanah batak) hanya digunakan sebagai judul peta tapi di dalamnya hanya nampak lebih besar dari judulnya nama-nama seperti Toba, Silindung, Rajah, Pac Pac, Karo dimana nama batak tidak ada sama sekali seperti yang nampak dalam peta berbahasa Belanda berjudul Batak Landen Tahun 1862 dan dicetak di Batavia. Juga peta yang dibuat musafir Jerman D.B Hagen (1883) berjudul Der Nordlichen Battalander (Tanah Batak Utara), yang disebutnya hanya kawasan sekitar Toba Pulo (Samosir) serta kawasan sekitar Aek Silalahi. Pada tahun 1878 lembaga kantor pusat missionaris Jerman di Barmen mengeluarkan peta resmi misionaris yang dicetak dan disebar luaskan berbentuk buku berjudul Mission Atlas (1878). Dalam buku ini terdapat delapan peta yang diantaranya berjudul Die Sudlichen Batta-lander auf Sumatra (Tanah Batak Selatan di Sumatra). Judul-judul peta Der Nordlichen Battalander Die Sudlichen Batta-lander ini merupakan titik awal konstruksi Batak Utara dan Batak Selatan yang dilakukan para misionaris Jerman yang dipakai pemerintah kolonial Belanda dan konstruksi itu berpengaruh sampai saat ini.

Di koleksi Arsip Wuppertal saya temukan peta wilayah Batak berbahasa Inggris yang nampaknya dicetak untuk komunitas yang lebih luas tidak hanya di Jerman. Kata Batak di dalam peta ini digunakan sebagai pembatas kawasan Aceh dengan Minangkabau. Agaknya peta ini dibuat sebelum peta Junghuhn muncul karena Danau Toba dalam peta ini tidak ada. Tidak adanya danau toba dalam peta ini mengindikasikan bahwa pembuat peta mendasarkan datanya dari wawancara dan tidak kunjungan langsung. Satu hal yang membedakan dengan Peta Junghuhn dimana dia langsung sampai ke danau Toba, melukis Danau Toba dan memasukkan Danau Toba dalam petanya yang berbahasa Jerman. Dalam peta berbahasa Inggris berjudul The Map Of Sumatra ini kawasan Batak dibagi menjadi 3 kawasan, yang disebut “Here the Batta country begins” yang dimulai dari hulu sungai Singkel di perbatasan Aceh sebagai bagian pertama. Lalu bagian ke dua disebut “Country of the Battas” meliputi dataran tinggi tanah Batak yang sekarang. Lalu yang ketiga, “Here the Batta country ends” yakni di daerah perbatasan Natal, dimana Angkola dan Mandailing masuk dalam wilayah “The Batta country ends” ini.

Kebingungan para misionaris Jerman untuk mengkonstruksi kata Batak sebagai nama suku juga nampak dari satu temuan saya terhadap peta misionaris Jerman sendiri yang sama sekali tidak menggunakan judul batta lander sebagai judul peta dan membuang semua kata batak yang ada dalam edisi penerbitan peta itu di dalam laporan tahunan misionaris. Padahal sebelumnya mereka telah menggunakan kata Batak (Batta) dalam peta-peta mereka. Peta yang menghilangkan kata Batak dari judul peta itu direproduksi Misionaris Jerman dimuat dalam RMG Berichte (Majalah Bulanan Misionaris) Agustus 1878 berjudul Die Landschaft Toba auf Sumatra (Von Silindung bis zum Tao). Dalam peta ini bahkan Danau (Tao) Toba belum ada, yang ada adalah danau Tao Si Lalahi, Tao Muara dan Tao Balige.

3. Konstruksi Jerman dan Belanda: Batak Sebagai Nama Etnik dan Wilayah

Kata Batak yang semula nama ejekan negatif penduduk pesisir kepada penduduk pedalaman dan kemudian menjadi nama kawasan geografis penduduk dataran tinggi Sumatra Utara yang heterogen dan memiliki nama-namanya sendiri pada awal abad 20 bergeser menjadi nama etnik dan sebagai nama identitas yang terus mengalami perubahan. Setelah misionaris Jerman berhasil menggunakan nama Batak sebagai nama etnik, pihak pemerintah Belanda juga menggunakan konsep Jerman itu dalam pengembangan dan perluasan basis-basis kolonialisme mereka.

Bahkan dalam penelitiannya saya menemukan nama Batak digunakan sebagai nama etnik para elit yang bermukim di Tapanuli Selatan yang beragama Islam. Dalam sebuah majalah yang diterbitkan di Kotanopan, Tapanuli Selatan, tahun 1922 oleh pemimpin orang-orang Mandailing seperti Sutan Naposo, Gunung Mulia dll, mereka menggunakan kata Batak sebagai identitas, bahkan nama media mereka diberi nama Organ dari Bataksche-Studiefonds dan uniknya mereka tidak menggunakan marga Mandailing mereka di belakang nama.

Saat Keresidenan Tapanuli yang dibentuk pemerintah Belanda berjalan, identitas Batak antara Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan memasuki atmosfir baru dimana Batak diidentikkan oleh orang-orang Tapanuli Selatan sebagai orang Tapanuli yang beragama kristen dan mereka yang di selatan menolak untuk disebut sebagai bagian dari Batak. Tapi penolakan yang berlatar agama dan politik itu tidak menghilangkan konstruksi misionaris Jerman dan kolonial Belanda yang lebih dulu masuk dan menyebut mereka bagian dari Batak yang tinggal di daerah Selatan.

Di Tapanuli Utara sendiri, dikalangan orang Batak juga terjadi pergumulan pemikiran berkaitan dengan identitas kata Batak ini. Di arsip misionaris Jerman saya juga menemukan tulisan-tulisan tangan dan penerbitan pemikir awal Batak yang mencoba merumuskan apa itu Batak menurut orang Batak sendiri. Tapi bias misionaris dan kolonial nampak dalam pergumulan orang Batak ini.


Konsep dari misionaris Jerman yang semula menggunakan kata Batak untuk kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan Tapanuli Utara saja, dipakai Belanda lebih lanjut untuk menguatkan cengkraman ideologi kolonial mereka. Perlahan-lahan konsep Batak itu mulai meluas dipakai Belanda termasuk sebagai pernyataan identitas oleh penduduk di luar daerah Toba. Peneliti Belanda juga kemudian merumuskan konsep sub suku batak dalam antropologi kolonial yang membagi etnik Batak dalam beberapa sub suku seperti sub suku Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun serta Batak Pak Pak (Joustra,1910). Menurut saya, konstruksi Belanda tentang sub etnik Batak ini sama sekali tidak diperkenalkan apa lagi dipakai para misionaris Jerman selama lebih 50 tahun keberadaan mereka di tanah batak.

Dalam antropologi di Indonesia moderen konsep sub suku Batak made in Belanda itu kemudian di copy Payung Bangun dalam buku Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang diedit Koentjaraningrat (1980). Konsep sub suku Batak merupakan konstruksi konsep kolonial yang dalam perjalanan sejarah berikutnya terbukti tidak tepat dan ditolak sendiri oleh kelompok-kelompok etnik yang dikenakan label Batak tersebut.

Kini orang Karo, Pak Pak, Simalungun serta Mandailing menolak disebut Batak yang dikonstruksi antropologi kolonial. Peneliti dari generasi baru Perancis, Daniel Perred yang baru-baru ini menerjemahkan disertasinya dalam bahasa Indonesia (2010), juga melihat adanya kesulitan dalam menggunakan konsep Batak sebagai nama etnik dan menempatkan mereka dalam wilayah administratif kolonial. Untuk itu jalan yang dipakai Perred adalah menggunakan kata Batak sebagai konsep kultural atau budaya ketimbang nama kelompok etnik. Boleh jadi ini juga merupakan konstruksi baru yang dirumuskan Perred.

4. Tapanuli Sebagai Konstruksi Kolonial
Di tengah-tengah proses pergumulan batak sebagai wilayah geografis atau sebagai nama etnik, baik dilakukan oleh pihak luar (misionaris Jerman, pihak Belanda maupun orang “Batak” sendiri) kawasan ini dalam proses kolonialisasi, dimasukkan dalam satu wilayah administratif politik kolonial bernama Keresidenan Tapanuli yang mula-mula beribukota ke Sumatera Barat (Air Bangis) dan kemudian beribukota ke Sibolga. Tapanuli, yang dalam peta-peta lama Jerman-Belanda merupakan nama satu kawasan tidak begitu penting di pesisir barat dekat Sibolga, dikonstruksi pemerintah kolonial menjadi nama satu keresidenan baru.

Penggunaan nama Tapanuli menjadi nama wilayah administratif politik kolonial yang ingin menyatukan Utara-Selatan merupakan jalan keluar dari kesulitan Belanda mengkonstruksi nama wilayah administratif bagi apa yang mereka pikirkan sebagai Batak. Sebelum dipakai menjadi nama keresidenan, tidak satupun saya temukan peta Jerman maupun Belanda menggunakan konsep Tapanuli sebagai nama untuk dua kawasan Utara-Selatan ini.

Dalam peta yang dimuat dalam buku 50 Tahun Misionaris di Batak “50 Jahre Batakmission (Sumatra)” (Warneck, 1912) nama Tapanuli, seperti juga nama Batak, sama sekali tidak ada dicantumkan. Dalam peta berjudul “Die Batak-Lande auf Sumatra” (Tanah Batak di Sumatra) dengan skala 1 : 600.000 di buku itu, Batak yang dimaksudkan judul peta merupakan peleburan kawasan-kawasan mulai dari Sidikalang sampai Batang Toru. Bahkan nama-nama seperti Mandailing, Angkola, Padang Bolak, Silindung, ataupun Toba sebagai kawasan sub kultur, yang selalu tampil dalam peta-peta misionaris sebelumnya, kini tidak ditampilkan. Kalaupun dicantumkan Toba dan Samosir, lebih memperlihatkan nama danau dan pulau.

Akan tetapi bahkan lebih tegas dihadirkan dengan hurup-hurup besar yang dapat ditafsirkan sebagai kawasan yang bukan Batak-Lande (Tanah Batak) yakni : SIM SIM, PAK PAK, PURBA, RAJAH, PANE, SI BALUNGUN, ASAHAN, TANO DJAWA dan SI ANTAR. Dalam wilayah administratif politik kolonial ini “Batak” (dari wilayah Silindung, Humbang, Toba sampai Samosir) ini digabung dengan mereka yang dalam peta kolonial masuk dalam wilayah Angkola, Sipirok, Padang Bolak serta Mandailing. Peta ini memperlihatkan sampai tahun 1911 konsep nama Tapanuli sebagai nama kawasan tidak pernah muncul bahkan dalam angan-angan para misionaris Jerman melalui peta yang mereka konstruksi sendiri.

5. Keresidenan Tapanuli : Awal Polarisasi Administratif  “Batak” Utara dan “Batak” Selatan
Konstruksi “Batak” sebagai nama etnik kemudian memasuki kategori yang lebih terpolarisasi menjadi 2 kutub dalam wilayah administratif konstruksi kolonial bernama Keresidenan Tapanuli. Polarisasi itu memunculkan dua wilayah, yakni “Batak” di Utara (Silindung sampai Samosir) dan “Batak” di Selatan yang menolak menamakan diri sebagai “Batak” (yang wilayahnya masuk Angkola sampai Mandailing). Polarisasi yang terbentuk karena alasan-alasan perbedaan kultural, geografis, sejarah dan terutama agama itu (Utara didominasi Kristen sedangkan Selatan Islam), merupakan permasalahan besar dalam integrasi “Batak” dalam wilayah administratif kolonial bernama Keresidenan Tapanuli itu. Sebagaimana dengan baik disebutkan dalam studi Lance Castles (2001), “Batak” di Utara dan di Selatan itu dalam Keresidenan Tapanuli yang juga bermaksud mempersatukan Utara-Selatan , itu malah melahirkan pemisahan yang sangat tajam.

Ketika Kerisidenan Tapanuli bubar seiring bubarnya pemerintah kolonial Belanda, polarisasi Utara-Selatan mengambil bentuk baru dalam wilayah setelah Indonesia Merdeka, dengan mengambil nama yang diwariskan Belanda, yakni Tapanuli. Muncullah 2 kabupaten besar, Tapanuli Selatan dengan Ibukota di Padang Sidempuan dan Tapanuli Utara beribukota di Tarutung. Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara mengkristalkan 2 perbedaan wilayah administratif yang gagal dipersatukan Belanda. Tapi penggunaan kata Tapanuli untuk nama kabupaten yang sebelumnya berasal dari konstruksi Belanda dalam perjalanannya, setelah undang-undang otonomi daerah diberlakukan, tidak dapat terus dipertahankan. Ketika Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi 4 kabupaten, hanya kabupaten induk saja yang masih menggunakan nama Tapanuli (Kabupaten Tapanuli Utara). Sementara 3 wilayah lainnya menggunakan nama Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba-Samosir dan Kabupaten Samosir.

Pada wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, pemekaran wilayah yang berlangsung juga menggunakan nama yang tidak menggunakan nama Tapanuli (Kecuali Kabupaten Induk Tapanuli Selatan), yakni Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Muncul juga sudah gagasan untuk mengganti nama Kabupaten induk Tapanuli Selatan menjadi Kabupaten Angkola Sipirok (Harahap, 2009). Jika ini terjadi maka kata Tapanuli untuk nama kawasan yang dikonstruksi kolonial, sudah tidak dipakai lagi di seluruh Tapanuli Selatan. Juga nama Kabupaten Induk Tapanuli Utara diperkirakan akan lenyap jika kawasan ini nanti diloloskan menjadi Propinsi Tapanuli.

6. Tapanuli dalam Usulan Propinsi Tapanuli
Dinamika penggunaan nama Tapanuli menjadi nama usulan propinsi baru yakni Propinsi Tapanuli memperlihatkan upaya menemukan kesulitan pencarian nama bagi wilayah administratif yang secara etnik dan kultural dinamakan “Batak”2. Kesulitan yang selama puluhan tahun tidak bisa dipecahkan misionaris Jerman, tapi kemudian oleh Belanda dicarikan solusinya menggunakan nama Tapanuli (satu wilayah kecil dekat Sibolga) menjadi nama Keresidenan Tapanuli itu juga dipakai para penggagas propinsi Tapanuli. Jika pada awal pembentukan gagasan propinsi Tapanuli adalah upaya kewilayahan dan pertumbuhan ekonomi pantai Barat Sumatra Utara di eks keresidenan Tapanuli dengan mengambil ibu kotanya di Sibolga, melibatkan semua kabupaten yang terletak di wilayah bekas keresidenan Tapanuli, maka perkembangan berikutnya wilayah pendukung Propinsi Tapanuli adalah bekas wilayah kabupaten Tapanuli Utara sendiri. Karena persyaratan dibentuknya propinsi harus didukung minimal oleh 5 kabupaten sementara Tapanuli Utara jumlahnya masih 4 kabupaten, maka manuver politik dari penggagas provinsi Tapanuli berhasil mendapatkan dukungan dari kabupaten Nias Selatan.

Dalam pembentukan wilayah politik, orang-orang Batak di Utara ini sangat setuju menggunakan nama yang dikonstruksi kolonial Belanda ini, yakni Tapanuli, mulai dari keresidenan Tapanuli sampai ke gagasan pembentukan propinsi Tapanuli. Dalam ruang administratif ini, baik pada masa Keresidenan Tapanuli, masa Indonesia Merdeka sampai terbentuknya daerah pemekaran baru serta rencana pembentukan provinsi baru, kata Batak tidak dipakai bahkan sengaja dihindari untuk nama wilayah administratif. Dalam pemekaran mereka tidak menggunakan nama Batak, tapi nama Toba-Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir untuk nama kabupaten baru.

Sebaliknya di daerah “Batak Selatan” dimana etnik Mandailing merupakan unsur yang dominan, terjadi penolakan penggunaan terminologi kata “Batak” serta sebagian mencoba kompromis menerima kata “Tapanuli” untuk wilayah administratif. Ketika berlangsung pemekaran wilayah sejak undang-undang otonomi daerah ditetapkan, etnik Mandailing tidak ragu-ragu menggunakan nama etnik sebagai nama kabupaten, yakni Kabupaten Mandailing-Natal. Natal dibelakang nama Mandailing merupakan nama satu kawasan di pantai barat Mandailing dimana etnik Natal berada. Dengan menyebut nama kabupaten menjadi Kabupaten Mandailing Natal maka dimaksudkan untuk sekaligus wilayah dua etnik di dua wilayah yang berdampingan.

Ketika Propinsi Tapanuli direncanakan untuk dibentuk oleh kelompok “Batak Utara” maka kelompok “Batak Selatan” seperti mudah diduga menolak bergabung dalam propinsi itu. Orang-orang di “Batak Selatan” ini merencanakan membentuk propinsi baru, sempat muncul nama propinsi Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) tapi kemudian nama itu tidak dipakai karena penggunaan kata Tapanuli dalam nama propinsi baru itu ditolak. Kini nama yang disepakati untuk nama provinsi baru dari wilayah “Batak Selatan” itu adalah Propinsi Sumatra Tengah. Dengan demikian wilayah “Batak Selatan” ini memutus hubungan dengan nama Tapanuli yang merupakan konstruksi kolonial, satu hal yang akan terus dipertahankan di propinsi yang dibentuk oleh kawasan “Batak Utara”.

7. Penutup
Dengan demikian dapat dikatakan Batak sebagai nama etnik (suku) tidak berasal dari orang Batak sendiri, tapi diciptakan atau dikonstruksi oleh para musafir barat dan kemudian dikukuhkan oleh misionaris Jerman yang datang ke tanah Batak sejak tahun 1860 an. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengadopsi kata Batak yang oleh jasa para misionaris Jerman itu maknanya sudah tidak lagi berkonotasi negatif. Dalam sumber-sumber lisan dan tertulis, terutama di dalam pustaha (tulisan tangan asli Batak) tidak ditemukan kata Batak untuk menyebut diri sebagai orang atau etnik Batak. Jadi dengan demikian nama Batak tidak asli berasal dari dalam kebudayaan Batak melainkan sesuatu yang diciptakan dan diberikan dari luar.

Nama Tapanuli jelas merupakan konstruksi pemerintah kolonial Belanda yang mengalami kesulitan untuk mencari satu nama dalam rangka menggabungkan kawasan “Batak Utara” dan “Batak Selatan” dalam satu wilayah administratif. Nama Tapanuli sebagai label untuk nama kawasan “Utara-Selatan” sama sekali tidak pernah ada dalam rumusan para misionaris Jerman. Melalui nama Keresidenan Tapanuli pemerintah kolonial berharap bisa mendudukkan “Batak Utara dan Batak Selatan” dalam satu pemerintahan. Ketika pemerintah kolonial menayadri upaya itu gagal terlebih setelah penggunaan nama Dewan Batak (Batakraad) untuk menyatukan “Utara-Selatan” dalam satu parlemen ditolak oleh mereka yang berasal dari “Batak Selatan” .

Kata Batak dan Tapanuli ke depan baik sebagai sebuah pernyataan dan ekspresi identitas, sebagai nama suku dalam konsep antropologi ataupun sebagai nama kawasan kultural dan administratif akan terus mengalami perubahan makna dan interpretasi baik dikalangan akademisi maupun mereka yang disebut atau menyebut diri sebagai orang Batak .


CATATAN
Penelitian yang mendasari paper ini dilakukan selama 2 bulan(September-Nopember 2010) pada arsip misionaris RMG di Wuppertal (Barmen) Jerman atas biaya Dinas Pertukaran Akademis (DAAD) pemerintah Jerman. Selain meneliti arsip misionaris Jerman, saya juga melengkapi datanya ke arsip KITLV di Belanda, mewawancari sejumlah pakar ahli Batak di Belanda dan Jerman seperti Johan Angerler dan Lothar Schreiner.


DAFTAR BACAAN
Castles, Lance. 2001. Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra : Tapanuli 1915-1940. KPG Gramedia Jakarta.
Cunningham, C.E. 1958. The Postwar migration og the Toba-Bataks to East Sumatra. New Haven: Yale University Cultural Reprt Series.
Junghuhn, F. 1847. Die Battalander auf Sumatra. Berlin : G.Reimer, 2 jil.
Joustra, M. 1910. Batakspiegel. Leiden: S.C. van Doesburgh, Uitgave van het Bataksch Instituut no 3.
Koentjaraningrat (Ed). 1980. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Djambatan Jakarta.
Pelly, Usman. 1983. Urban Migration and Adaptation in Indonesia: a case study of Minangkabau and Mandailing Batak migrants in Medan, North Sumatera. PhD, Univ. of Illinois at Urbana-Champaign.
Perred, Daniel. 2010. Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut. KPG Gramdia Jakarta
Warneck, D.J. 1912. 50 Jahre Batakmission (Sumatra). Verlag von Martin Warneck, Berlin.Missions- Atlas . 1878 . Rheinischen Mission. Barmen .


sumber:
http://kns-ix.geosejarah.org/wp-content/uploads/2011/07/data/Ichwan%20Azhari.pdf

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar